Mengungkap Pengalaman Komunitas Syiah di Pengungsian

Persoalan intoleransi menjadi sebuah problem yang cukup mengancam bagi persoalan hak asasi manusia. Di mana kemunculan intoleransi selalu beriringan dengan pencerabutan hak-hak dasar manusia.

Mengapa demikian? Ketika persoalan intoleransi muncul kepermukaan, maka dampak yang ditimbulkan cukup beragam, mulai dari persekusi, represivitas, hingga teralienasinya suatu kelompok dari kehidupannya. Seperti yang dialami oleh komunitas Syiah Sampang beberapa tahun yang lalu.

Komunitas Syiah Sampang merupakan korban dari intoleransi itu sendiri. Mereka dicerabut hak-haknya oleh kelompok mayoritas yang tidak sepakat dengan keberadaan mereka.
Persoalan keyakinan terkadang memang menjadi problem yang benar-benar mendasar, karena rata-rata konflik terjadi akibat dari ketidakmampuan suatu kelompok dalam menerima perbedaan. Konflik Syiah sebagai minoritas dan Sunni sebagai mayoritas memang sudah lama terjadi, khususnya jika kita menengok perseturuan Iran dengan Irak, ataupun akar perselisihan yang merupakan bagian dari kontradiksi politik itu sendiri.
Di sini saya tidak akan membahas secara historis genealogi konflik Syiah maupun Sunni, namun lebih melihat dampak yang dihasilkan. Persoalan konflik Sunni dan Syiah sebenarnya merupakan buah dari intoleransi itu sendiri.

Menurut Will Kymlicka dalam Liberalism, community, and culture, tidak ada suatu bangsa atau negara yang memiliki identitas sama, karena setiap individu membawa identitas masing-masing, baik etnis, agama, atau kelompok.

Hal ini juga berlaku mengapa Syiah muncul di tengah kepungan mayoritas Sunni, apalagi secara geografis hadir di pulau Madura yang notabene basis masyarakat berpaham Sunni. Karena dalam setiap negara tidak ada yang seragam, suatu komunitas pasti memiliki sisi transformatif.

Di mana ada titik, mereka akan mengekspresikan diri untuk menunjukan eksistensi, agar dikenal cukup berbeda dari kalangan mayoritas. Bisa jadi ini bertalian dengan faktor eksternal, seperti ekonomi, sosial, dan politik, atau bahkan lebih jauh karena persoalan geopolitik.

Perbedaan identitas merupakan persoalan yang alamiah sejalan dengan perkembangan kehidupan. Begitu juga munculnya perbedaan dalam suatu aliran kepercayaan, yang erat kaitannya dengan problem identitas.

Mouffe menyebutkan dalam kajiannya berjudul Post-Marxism: democracy and identity, jika tidak ada suatu identitas yang besifat absolut dan paripurna, karena setiap identitas akan selalu bertransformasi sesuai dengan proses kehidupan. Diskursus ini merupakan suatu bagian dari diskursivitas identitas, yang selalu mengalami perubahan hingga membentuk identitas baru.

Begitu juga dengan persoalan kepercayaan, pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW bermunculan aliran-aliran baru, yang merupakan modifikasi serta bagian dari proses perubahan kepercayaan itu sendiri. Sebagaimana munculnya kelompok Sunni, Syiah, Khawarij, Wahabi, dan lain sebagainya.

Dalam Sunni pun juga muncul lagi aliran-aliran baru, seperti kemunculan tarikat atau aliran sufi. Kemudian di Syiah juga terbagi dari beberapa aliran, kurang lebih ada 12 mengacu pada imam yang mereka ikuti.

Maka, oleh karena itu, keberagaman merupakan hal yang sangat wajar, mengingat Indonesia terdiri dari beragam kepercayaan dan etnis. Hal ini merujuk pada kemajemukan Indonesia jika dilihat dari segi historis.

Kemudian dengan adanya perpecahan serta konflik yang terjadi antara mayoritas Sunni dan minoritas Syiah di Madura, merupakan bentuk tidak siapnya masyarakat yang majemuk untuk menerima perbedaan.

Mengacu pada pemikiran Will Kymlicka dalam A liberal theory of minority rights, yang menyatakan bahwa tidak akan ada suatu kohesivitas jika suatu masyarakat yang majemuk masih sulit menerima perbedaan atau kemunculan suatu indentitas baru. Sehingga intoleransi akan terus tumbuh subur, menyingkirkan toleransi dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Balik Dinding Rusunawa, Dampak dari Intoleransi
Komunitas Syiah yang kemudian dipinggirkan dari tempat tinggalnya, kini menempati rusun Jemundo di Kabupaten Sidoarjo. Mereka harus angkat kaki dari desanya di wilayah Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang pasca penyerangan kelompok mayoritas kepada mereka beberapa tahun silam.

Awalnya komunitas ini diungsikan di GOR Sampang. Tapi, atas desakan dari kelompok mayoritas, mereka harus rela menerima kehidupan baru di kawasan yang benar-benar asing bagi mereka.

Menapaki kehidupan baru di Rusun Jemundo, para pengungsi ini mengalami banyak problema, seperti adaptasi, faktor akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pada aspek adaptasi, Romel dkk menyebutkan jika ada semacam kegelisahan dari komunitas ini pasca direlokasi ke Jemundo, baik aspek sosial maupun psikologis. Mereka mengkhawatirkan adanya resistensi dari komunitas lain di tempat barunya, sehingga berujung diskriminasi yang mereka sudah trauma dengan persoalan konflik.

Kemudian secara psikologis, faktor trauma tidak bisa dihilangkan begitu saja. Mereka lebih tertutup dan sesekali jika ada aparat keamanan, secara spontan beberapa orang akan berlari menjauh.

Adaptasi dengan lingkungan baru membutuhkan effort ekstra, sehingga keberlangsungan kehidupan mereka di tempat baru sebenarnya cukup terancam, walaupun berangsur-angsur membaik sejalan dengan waktu.

Transisi dari masyarakat agraris ke urban menjadi kendala tersendiri, khususnya untuk kontinuitas perekonomian keluarga. Walaupun pemerintah memberikan sumbangan, namun hal tersebut dirasa kurang.

Karena di tempat yang lalu mereka terbiasa dengan memenuhi kebutuhan dengan mengambil dari kebun atau ladangnya sendiri, sementara sekarang mereka harus membeli semua kebutuhan. Meskipun pada akhirnya mereka mulai menapaki pekerjaan baru untuk menutupi dana bantuan dari pemerintah, yang dirasa sangat jauh dari cukup menggingat kebutuhan pokok di area perkotaan cukup tinggi.

Pendidikan dan kesehatan, awalnya, memang semua serba tersedia di pengungsian. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai dilepas secara mandiri oleh pemerintah.
Walaupun pendidikan masih berlanjut, namun keterbatasan tempat menjadikan kegiatan belajar mengajar kurang maksimal. Dampaknya ialah anak-anak kurang maksimal dalam mengembangkan potensinya. Akhirnya beberapa orang tua menyekolahkan anaknya ke luar pengungsian, ada dikirim untuk mondok di Pasuruan, ada juga yang disekolahkan di sekitar pengungsian.

Begitu juga dengan faktor kesehatan. Awalnya mereka difasilitasi. Namun seiring berjalannya waktu, mereka harus mulai mandiri dengan mengakses fasilitas kesehatan di luar bantuan. Pada beberapa kasus komunitas Syiah yang melahirkan dan terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit, mengalami kendala terutama karena status mereka yang merupakan pengungsi dan ketiadaan kelengkapan dokumen.

Awal yang cukup berat bagi mereka di tempat baru dengan segala persoalannya, walaupun pada akhirnya mereka dapat mengakses rumah sakit milik pemerintah. Tetapi tetap saja kondisi tersebut tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan mereka yang dahulu, semasa kondisi tempat tinggal mereka masih damai.

Klaim Sejahtera dan Harapan untuk Kembali ke Kampung
Setelah mereka terusir dari kampung halamannya, dan memulai kehidupan baru. Ada beberapa argumentasi yang cukup kontraproduktif dengan keinginan komunitas Syiah, yang ingin pulang ke kampung halamannya. Menurut perwakilan pemerintah yang menjadi penanggung jawab mereka, serta menjamin kehidupan mereka di tempat yang baru. Pihak pemerintah mengklaim bahwa kehidupan komunitas Syiah di tempat pengungsian, lebih sejahtera dibandingkan kehidupan mereka yang dahulu di kampung.

Menurut pihak pemerintah apa yang didapat oleh pengungsi dari komunitas Syiah sudah lebih dari cukup, itu didasarkan pada pendapatan yang lebih besar ketimbang saat mereka di kampung. Perlahan namun pasti, persoalan identitas, kesehatan dan pendidikan akan berangsur membaik. Oleh sebab itu pihak pemerintah yakin komunitas Syiah akan bahagia, karena secara materil mereka mengalami peningkatan.

Memang benar secara materil terjadi peningkatan yang melampaui kondisi sebelumnya, namun hal tersebut tidak bisa dijadikan dalih untuk memaksa mereka jauh dari kampung halamannya. Fakta yang diungkap oleh kajian dari Romel, dkk, mengungkapkan jika mereka masih mempunyai harapan untuk kembali ke rumah.

Hal ini secara gamblang diungkapkan oleh beberapa responden, serta upaya dari pimpinan komunitas seperti Ustadz Takjul dan Ikli, yang masih berusaha meminta pemerintah provinsi untuk mengabulkan permintaan mereka terkait kemungkinan pulang ke kampung halaman.

Mereka mengungkapkan jika kehidupan di kampung halaman lebih baik, anak-anak dapat bermain bebas tanpa takut diskriminasi, mereka dapat berinteraksi dengan sanak saudara dan tetangga, tentu kesejahteraan bagi mereka bukan persoalan materil. Konsep kesejahteraan bagi komunitas Syiah yang tercerabut haknya ialah dapat berkumpul dengan keluarga dan tetangga, beribadah dengan tenang tanpa diskriminasi.

Hal inilah yang dilupakan oleh pemerintah provinsi maupun pusat, bahwa ada hal lain di luar materi yang melandasi kesejahteraan. Salah satunya ialah kebahagiaan yang dilandasi modal sosial dan fleksibilitas.

Pada kajian Devisari Tunas dengan judul the Spatial Economy in the Urban Informal Settlement, walaupun kajian ini lebih mengulas ke kampung perkotaan, tapi ada aspek yang cukup relevan yaitu relasi sosial-ekonomi. Di mana ada yang namanya modal sosial dan fleksibilitas, sebagai aspek yang membedakan secara kultural antara kampung satu dengan yang lainnya.

Modal sosial sendiri merupakan akses jaringan antar masyarakat, berupa interaksi, norma-norma dan kebudayaan, sementara fleksibilitas merupakan sejauh mana mereka bisa masuk dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Hal inilah yang tidak ditemukan di Jemundo, yang notabene rumah susun dengan kondisi lingkungan yang terbatas, serta corak urban dan perbedaan budaya cukup membatasi kedua aspek tersebut.

Kejadian yang dialami oleh komunitas Syiah Sampang merupakan sebuah problem sosial, yang harus segera diatasi. Mengingat akibat dari konflik ini, beberapa daerah mengalami kejadian serupa, seperti beberapa waktu lalu di Kabupaten Jember.

Secara tidak langsung apa yang terjadi di Sampang, akan dijadikan legitimasi kebenaran kekerasan pada kelompok minoritas. Efek domino yang terjadi akibat dari intoleransi akut yang dibiarkan, dipelihara dan dijadikan komoditas politik. Hak-hak dasar manusia, keberagaman dan kedamaian akan terancam, jika kita kasus serupa dibiarkan demi kepentingan segelintir manusia.

Referensi
Kymlicka, Will. Liberalism, community, and culture. Oxford University Press, 1991.
Kymlicka, Will. Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights. Clarendon Press, 1995.
Mouffe, Chantal. “Post-Marxism: democracy and identity.” Environment and Planning D: Society and Space 13, no. 3 (1995): 259-265.
Tunas, Devisari. “The spatial economy in the urban informal settlement.” Internation Forum on Urbanism, 2008.
Masykuri, Romel., Ningtyas. Kusuma Binarindha., & Ikmal Maulida. Novia. “Di Balik Dinding Rusanawa.” Penerbit Sulur, 2018.

Balas Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here